SISTEM PERBANKAN ELEKTRONIK

Pada era globalisasi saat ini banyak bermunculan istilah atau konsep-konsep baru dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan perekonomian- baik pada level ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Bahkan konsep-konsep baru tersebut telah mengarah ke ”teori-teori” baru yang ”melengkapi”, ”dipertentangkan” bahkan ”menggantikan” beberapa konsep atau teori ”lama”.  Beberapa contoh konsep tersebut diantaranya adalah digital economy, economic of internet, knowledge based economy, e-commerce, e-marketing, e-business, e-finance, e-banking, e-money, digital cash, dan less-cash society. Semua konsep-konsep baru tersebut berkaitan dengan perkembangan dan penerapan TIK pada berbagai sektor perekonomian.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyal peranan penting dalam pembangunan nasional, karena perbankan berfungsi sebagai perantara antara sektor defisit dengan sektor surplus dalam masyarakat maupun sebagai agen pembangunan. Disamping itu, perbankan juga mempunyai peran yang strategis dalam berbagai kegiatan usaha yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, sangat diperlukan dana dalam jumlah besar serta kelancaran dari penyaluran dana tersebut. Berkaitan dengan hal dimaksud, fungsi perbankan dalam penyediaan kredit dan jasa transfer dana memegang peranan yang sangat penting.

Beranjak dari peran perbankan yang sangat strategis dalam mendorong kelancaran pembangunan nasional, maka dalam menjalankan usahanya perlu senantiasa mengembangkan profesionalisme yang kokoh agar lembaga perbankan mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan global. Disamping itu perbankan juga harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk dapat melayani nasabahnya dengan lebih baik. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, pada saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan electronic banking system atau yang lebih dikenal dengan sistem perbankan elektronik. Berdasarkan Encyclopedia of Banking and Finance, sistem perbankan elektronis adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut kita kenaI dengan istilah Electronic Fund. Transfer atau Transfer Dana Elektronik. Sistem dan peralatan elektronik yang dipergunakan dalam transfer dana tersebut dapat berupa telepon, komputer,pita magnetis, dan lain-lain.

 

PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN TRANSFER DANA ELEKTRONIK

Pada umumnya setiap bank sentral termasuk Bank Indonesia berkepentingan langsung terhadap kelancaran dan keamanan segala produk perbankan, termasuk pula dalam menjalankan dan mengembangkan sistem transfer dana secara elektronik.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia diberikan tugas antara lain mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut secara efektif Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan me1aksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Disamping itu Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan jasa sistem pembayaran, agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman.

Dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan jasa transfer dana antar bank, saat ini Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas transfer dana elektronik kepada bank-bank yang

dikenal dengan nama Bank Indonesia Layanan Transaksi dan Infonnasi secara Elektronik (BI-LINE). Disamping itu, Bank Indonesia juga sedang mengembangkan sistem transfer dana elektronik untuk transaksi nilai besar atau transaksi yang bersifat urgent untuk dapat diproses dan dise1esaikan secara on-line real time per transaksi atau secara individual, yang dikenal dengan nama Real Time Gross Settlement (RTGS).

Adapun mengenai transaksi-transaksi yang bersifat elektronik baik transaksi yang merupakan produk perbankan maupun transaksi yang merupakan fasilitas pelayanan dad Bank Indonesia, sampai saat ini belum terdapat pengaturannya. Mengingat pengaturan jasa lalu lintas pembayaran secara elektronik tersebut terkait erat dengan masalah pembuktian transaksi yang bersifat paperless, disamping perlu pengaturan hak dan kewajiban para pihak maka pengaturannya tidak cukup dengan Peraturan Bank Indonesia tetapi perlu diatur dalam suatu undang-undang.

Secara umum transfer dana elektronik merupakan suatu proses pengiriman uang atau data keuangan secara elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi dari suatu tempat ke tempat lainnya baik domestik maupun internasional dengan aman dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, cakupan pengaturan transfer dana elektronik hendaknya meliputi pula aturan tentang desain dad sistem transfer dana secara elektronik, yang menentukan apakah sejurnlah dana dapat ditransfer dengan segera, tepat, dan arnan. Pengaturan tersebut hendaknya rneliputi pula ketentuan tentang siapakah yang bertanggung jawab apabila suatu sistem transfer dana elektronik menirnbulkan kerugian bagi bank atau nasabah bank. Oleh karena belum terdapat suatu ketentuan yang rnengatur mengenai transfer dana elektronik maupun transaksi dengan rnenggunakan sarana elektronik, rnaka dalam praktek selarna ini bank banyak menggunakan aturan yang dibuatnya sendiri yang dituangkan dalarn perjanjian antara bank dengan nasabah. Aturan tersebut pada umumnya bersifat standar, yang adakalanya bersifat berat sebelah dan kurang memberikan perlindungan bagi nasabah.

DIGITAL DIVIDE  DAN DIGITAL ECONOMY

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  yang relatif cepat dewasa ini telah mempengaruhi perkembangan perekonomian dunia. Pada kurun waktu 1999 sampai 2000, negara-negara sedang berkembang di wilayah asia pasifik, termasuk Indonesia menunjukkan bahwa difusi teknologi informasi berkorelasi positif cukup kuat dengan tingkat pendapatan per kapita- salah satu ukuran kesejahteraan sebuah negara (Kim, 2004). Tetapi masalahnya adalah – seperti telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan TIK di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negera lain. Perbedaan atau kesenjangan penggunaan TIK di antara berbagai negara tersebut tentunya menimbulkan dugaan bahwa tingkat penggunaan TIK mungkin menjadi salah satu faktor yang relatif signifikan terhadap perbedaan pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara.

Konsep digital divide yang menunjukkan kesenjangan tingkat penggunaan teknologi   antara negara maju dan negara berkembang, atau antara satu komunitas tertentu dengan komunitas lainnya, menimbulkan anggapan bahwa penguasaan teknologi berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat atau angka kemiskinan. Flor (2001) menyatakan bahwa ada empat paradigma yang bisa digunakan untuk menganalisis kemiskinan, yaitu paradigma teknologis, paradigma ekonomi, paradigma struktural, dan paradigma kultural. Paradigma teknologis menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah keterbatasan ketrampilan teknologi di negara-negara berkembang.   

Menurut Quibria dan Tschang (2001), TIK memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung mencakup (a) informasi mengenai pasar, peluang, dan lain-lain, (b) kesempatan kerja, (c) ketrampilan dan pendidikan, (d) pemeliharaan kesehatan, (e) pemberian layanan pemerintah, dan (f) pemberdayaan. TIK juga bisa meningkatkan kesejahteraan secara tidak langsung melalui pertumbuhan (ekonomi) yang cepat, yang memberikan trikledown effect terhadap perbaikan pendapatan dan kesempatan kerja.

 

TEKNOLOGI E-BANKING

 

Salah satu sektor yang paling dramatis terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sektor keuangan, terutama perbankan.  Sebelumnya mari kita lihat kilas balik dan perkembangan terkini mengenai perbankan Indonesia. Setelah lebih dari seperempat abad terhitung dari deregulasi pada tahun 1983, perbankan Indonesia telah mengalami berbagai gonjang-ganjing yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Titik nadir perbankan sendiri terjadi menjelang krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1997 yang dikenal sebagai krisis moneter. Beberapa tonggak penting perjalanan dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut.

 

Kilas Balik Perbankan Indonesia

 

  1. Paket 1 Juni 1983 merupakan salah satu tonggak penting yang mengubah arah perbankan nasional yang tadinya belum mengikuti mekanisme pasar, atau dengan kata lain, mulai diterapkannya equal treatment antara bank pemerintah dengan bank swasta.

 

  1. Kebijakan Oktober 1988 menjadi faktor utama terjadinya booming pendirian bank dengan memberikan kemudahan bagi para investor. Dalam kurun waktu 3 tahun sesudahnya, tercatat jumlah bank meningkat dari 111 bank pada tahun 1988 menjadi 182 bank pada pertengahan 1991. Pertumbuhan bank beserta kegiatan penyaluran dana bank yang luar biasa tersebut akhirnya berujung pada tindakan kebijakan uang ketat (Tight Money Policy) yang diambil oleh Bank Indonesia pada Tahun 1990.

 

  1. Pakfeb 1991, yang bertujuan untuk mengembangkan dunia perbankan menjadi lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan tangguh serta lebih dipercaya baik dalam tingkat nasional maupun global. Sistem penilaian kesehatan bank dengan CAMEL mulai diterapkan oleh Bank Indonesia, termasuk penetapan nilai CAR sebesar 8 persen yang harus dipenuhi mulai tahun 1993.

 

  1. Bom waktu perbankan akhirnya meledak, dan tidak tanggung-tanggung dampak letusannya terhadap perekonomian Indonesia. Pada November 1997 sejumlah bank mulai rontok yang diawali dengan ditutupnya 16 bank yang akhirnya menyeret Indonesia ke krisis moneter yang tak terlupakan dalam sejarah perekonomian Indonesia.

 

  1. Pada tahun 1998 dibentuk BPPN sebagai lembaga yang berusaha untuk menyelamatkan wajah perbankan Indonesia. BPPN lahir sebagai salah satu butir dalam serangkaian Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, dengan LOI pertamanya ditandatangani pada 1 November 1997.  Pembentukan BPPN ini dianggap sebagai awal proses rehabilitasi terhadap industri perbankan. Pada tahun 1998,  dari 55 bank yang dirawat oleh BPPN ternyata 10 bank tidak tertolong (dilikuidasi), 4 bank harus masuk unit gawat darurat (direkapitalisasi), dan sisanya masih terus dirawat intensif. Pada maret 1999 38 bank kembali tak tertolong, 9 bank direkapitalisasi, dan 7 bank diambil alih.

 

  1. Perbankan Indonesia sudah memasuki tahap konsolidasi yang ditandai dengan diluncurkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Indonesia telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada bulan Januari 2004, sebagai awal dari tahap konsolidasi perbankan Indonesia. Ke dapannya, bank-bank Indonesia digolongkan kedalam 4 kelompok bank yaitu bank Internasional, bank nasional, bank fokus, dan bank dengan cakupan usaha terbatas. Pengelompokkan bank tersebut didasarkan pada kemampuan modalnya.

 

  1. Terakhir adalah paket Oktober 2006 (Pakto) yang dikeluarkan oleh BI. Salah satu maksudnya adalah untuk mendorong perbankan nasional dalam meningkatkan penyaluran kredit tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pakto ini mencakup 13 Peraturan Bank Indonesia, dua diantaranya adalah mengenai pelarangan kepemilikan tunggal dan pelaksanaan Good Corporate Governance.

 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya.  Berbagai jenis teknologinya diantaranya meliputi Automated Teller Machine, Banking Application System, Real Time Gross Settlement System, Sistem Kliring Elektronik, dan internet banking. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah Teknologi Sistem Informasi (TSI) Perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan.  Istilah lain yang lebih populer adalah Electronic Banking. Electronic banking mencakup wilayah yang luas dari teknologi yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Beberapa diantaranya terkait dengan layanan perbankan di “garis depan” atau front end, seperti ATM dan komputerisiasi (sistem) perbankan, dan beberapa kelompok lainnya bersifat back end, yaitu teknologi-teknologi yang digunakan oleh lembaga keuangan, merchant, atau penyedia jasa transaksi, misalnya electronic check conversion

Saat ini sebagian besar layanan E-banking terkait langsung dengan rekening bank. Jenis E-Banking yang tidak terkait rekening biasanya berbentuk nilai moneter yang tersimpan dalam basis data atau dalam sebuah kartu (chip dalam smartcard). Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kompleksitas transaksi, berbagai jenis E-banking semakin sulit dibedakan karena fungsi dan fiturnya cenderung terintegrasi atau mengalami konvergensi. Sebagai contoh, sebuah kartu plastik mungkin memiliki “magnetic strip”- yang memungkinkan transaksi terkait dengan rekening bank, dan juga memiliki nilai moneter yang tersimpan dalam sebuah chip. Kadang kedua jenis kartu tersebut disebut “debit card” oleh merchant atau vendor. Beberapa gambaran umum mengenai jenis-jenis teknologi E-Banking dapat dilihat di bawah ini.

 

Jenis-Jenis Teknologi E-Banking

 

Automated Teller Machine (ATM). Terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana.

 

Computer Banking. Layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lain.

 

Debit (or check) Card. Kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point-of-sale (POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet (diambil) dari rekening banknya.

 

Direct Deposit. Salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi (misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah) yang membayar sejumlah dana (misalnya gaji atau pensiun) melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.

 

Direct Payment (also electronic bill payment). Salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct payment berbeda dari preauthorized debit dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi direct payment.

 

Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP). Bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut.

 

Electronic Check Conversion. Proses konversi informasi yang tertuang dalam cek (nomor rekening, jumlah transaksi, dll) ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut.

 

Electronic Fund Transfer (EFT). Perpindahan “uang” atau “pinjaman” dari satu rekening ke rekening lainnya melalui  media elektronik.

 

Payroll Card. Salah satu tipe “stored-value card” yang diterbitkan oelh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayaraannya pada terminal ATM atau Point of Sales. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik.

 

Preauthorized Debit (or automatic bill payment). Bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tangal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu (misalnya pembayaran listrik, tagihan telpon, dll). Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor (misalnya PLN atau PT Telkom).

 

Prepaid Card. Salah satu tipe Stored-Value Card yang menyimpan nilai moneter di dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu.

 

Smart Card. Salah satu tipe stored-value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih chips atau  microprocessors sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, atau melakukan proses untuk tujuan khusus (misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi). Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka (misalnya untuk pembayaran transportasi publik) atau sistem tertutup (misalnya  MasterCard atau Visa networks).

 

Stored-Value Card. Kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter, yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Untuk single-purpose stored value card, penerbit (issuer)  dan penerima (acceptor) kartu adalah perusahaan yang sama dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran di muka untuk penggunaan barang dan jasa tertentu (misalnya kartu telpon). Limited-purpose card secara umum digunakan secara terbatas pada terminal POS yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi-lokasi tertentu (misalnya vending machines di  sekolah-sekolah). Sedangkan multi-purpose card dapat digunakan pada beberapa penyedia jasa dengan kisaran yang lebih luas, misalnya kartu dengan logo MasterCard, Visa, atau logo lainnya dalam jaringan antar bank.

 

ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU DI INDONESIA

 

Belakangan ini masyarakat perkotaan di Indonesia mulai terbiasa untuk menggunakan alat pembayaran non tunai untuk berbagai keperluan pembayaran, antara lain kartu kredit, kartu debet, kartu ATM dan kartu prabayar. Penggunaan kartu prabayar diyakini akan menjadi trend mekanisme pembayaran di masa mendatang, misalnya untuk membayar bahan bakar di pompa bensin, tiket tol, pembelian barang dan berbagai jasa-jasa lainnya.

Semua proses aktivitas pembayaran melalui berbagai jenis alat pembayaran ini diproses oleh berbagai penyelenggara sistem pembayaran seperti bank dan nonbank. Institusi inilah yang nantinya menyelenggarakan jasa mulai proses pengiriman dana, kliring hingga settlement. Pemakaian kartu prabayar dalam mekanisme transaksi adalah bagian dari evolusi alat pembayaran dari uang tunai sampai ke bentuk-bentuk non-tunai. Misalnya alat pembayaran dalam bentuk kertas (paper based) seperti cek, wesel, bilyet giro hingga ke elektronik seperti kartu prabayar hingga ke wujud digital (digital cash).

Jumlah kartu plastik (Kartu Kredit, ATM, Debit, dan pra bayar)  di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia pada  tabel di bawah ini. Sampai bulan Juli 2007 tercatat 54 bank yang menerbitkan kartu ATM dan  21 penerbit kartu kredit yang terdiri atas perbankan, lembaga selain bank dan unit usaha syariah bank.  Jumlah bank yang menerbitkan kartu ATM sekaligus kartu debit tercatat sebanyak 37 bank. Sedangkan kartu prabayar baru diterbitkan hanya oleh dua nama penerbit yaitu Telekomunikasi Indonesia dan Telekomunikasi Selullar.

 

ELECTRONIC FUND TRANSFER SYSTEM

 

Sejak tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan kepada stakeholder yakni perbankan nasional apa yang disebut real time gross settlement (RTGS). BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Melalui mekanisme BI-RTGS ini rekening peserta dapat didebit dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa BI memakai settlement melalui RTGS. Alasan pertama, jika membuka kembali literatur dan merujuk hasil studi empiris, ada semacam kesadaran baru dari bank-bank sentral di seantero jagad ini untuk mengelola Large Value Transfer System (LVTS). Sistem BI-RTGS dapat mengurangi risiko sistemik. Yang dimaksud dengan risiko sistemik adalah risiko kegagalan salah satu peserta dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kegagalan bayar ini akan membuat peserta bank lain juga ikut terancam. Bahkan dalam situasi ekstrem, gagal bayar ini berpotensi memicu kesulitan finansial yang lebih luas yang dapat mengancam stabilitas sistem pembayaran.

Alasan kedua, melalui sistem RTGS dapat mengurangi timbulnya float yang diharapkan dapat menyokong efektifitas pengawasan perbankan. Pada sisi lain dengan pengelolaan likuiditas yang baik di sektor perbankan juga akan membantu efektifitas kebijakan moneter. Alasan ketiga, sistem RTGS membuka peluang integrasi dengan berbagai aplikasi sistem pembayaran. Sebut saja seperti pasar uang dan pasar modal yang menganut prinsip Delivery versus Payment (DVP) atau bisa juga melakukan transaksi secara cross border payment melalui Payment versus Payment (PVP).

Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui aplikasi sistem BI-RTGS, antara lain  dengan BI-RTGS transfer dana antar peserta lebih cepat, efisien, andal dan aman. Selain itu setidaknya ada kepastian settlement dengan lebih segera. Sistem BI RTGS ini akan memperlihatkan informasi rekening peserta secara real time dan menyeluruh. Bagi peserta RTGS juga dituntut untuk disiplin dan profesional dalam mengelola likuiditas mereka. Dan diharapkan melalui sistem RTGS ini akan mengurangi berbagai risiko settlement

Saat ini aplikasi sistem BI-RTGS sudah berjalan di semua Kantor Bank Indonesia (KBI) di seluruh Indonesia. Sudah ada 148 peserta BI-RTGS yang terdiri atas 125 bank konvensional, 21 bank syariah/UUS dan dua peserta non-bank. Indonesia adalah negara kedelapan di Asia yang mengaplikasikan RTGS. Sedangkan di dunia baru ada 30 negara yang mengaplikasikannya.   Jumlah dan nilai transaksi RTGS menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Bank Indonesia (2007) melaporkan bahwa komposisi nilai penyelesaian transaksi sistem pembayaran masih didominasi oleh sistem BI-RTGS. Selama triwulan II-2007 penyelesaian transaksi sistem BI-RTGS mencapai 93,09% dari total nilai transaksi, sementara melalui sistem kliring mencapai 3,15% dan sisanya melalui sistem yang dilaksanakan di luar Bank Indonesia. Penyelesaian transaksi melalui sistem RTGS dan kliring yang telah mencapai 96% tersebut dipandang telah mampu mendukung kestabilan sistem keuangan dalam memitigasi risiko gagal bayar transaksi sistem pembayaran. Dengan demikian, transaksi pembayaran di Indonesia yang belum ter-cover risikonya hanya sekitar 3,76%. Meski nilainya kecil, Bank Indonesia berusaha memitigasi risiko melalui penerapan rambu-rambu yang memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

 

PERMASALAHAN HUKUM TRANSFER DANA ELEKTRONIK

Permasalahan hukum yang berkaitan erat dengan sistem transfer dana secara elektronik antara lain meliputi masalah pembuktian, masalah pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta masalah resiko yang mungkin timbul.

1. Masalah pembuktian

Aspek pembuktian mempunyai peran yang amat penting yaitu dalam hal terjadi sengketa antara para pihak dalam melakukan transaksi perbankan yang menggunakan sarana elektronik. Dalam kaitannya dengan transfer dana elektronik dimana segala transaksi diproses dan diselesaikan dengan menggunakan media elektronik sehingga transaksi tersebut bersifat paperless, maka perlu dilihat sampai sejauh mana dapat dibuktikan adanya atau kebenaran transaksi tersebut.

Dalam hukum perdata terdapat berbagai alat bukti yang dapat dipergunakan jika timbul perselisihan. Pasal 1865 KUHPerdata mengatur bahwa : setiap orang yang mehdalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan· suatu haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa terse but .

Sedangkan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengajukan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yang terdiri dari :

a. bukti tulisan;

b. bukti dengan saksi-saksi;

c. persangkaan-persangkaan;

d. pengakuan;

e.. sumpah.

 

Salah satu alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata adalah bukti tulisan. Sedangkan alat bukti tulisan menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu akta dan non akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata, yang terdiri dari :

a. surat-surat;

b. register-register;

c. surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan.

 

Tulisan-tulisan tersebut pada dasarnya merupakan suatu bukti terhadap siapa yang membuatnya. Sedangkan akta sebagai alat bukti dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai alat bukti apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi elektronik (transfer dana elektronik), maka akan timbul kesulitan apabila terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah dalam aspek pembuktiannya. Hal tersebut disebabkan karena dalam transfer dana elektronik banyak transaksi yang bersifat paperless dengan menggunakan sarana elektronik seperti komputer. Sedangkan ketentuan alat bukti dalam KUHPerdata belum mengatur mengenai sarana elektronik sebagai alat bukti.

Berkaitan dengan masalah alat bukti, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan antara lain diatur mengenai dokumen perusahaan yang tidak berupa kertas dan mengenai mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya yang dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan apakah undang-undang dimaksud sudah memenuhi keperluan pembuktian bagi transaksi yang menggunakan sarana elektronik, seperti transfer dana elektronik.

Dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa setiap perusahaan wajib membuat catatan baik berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jumal transaksi harian dan lain sebagainya. Selanjutnya catatan tersebut ditandatangani oleh pejabat atau pimpinan perusahaan. Catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi harus dibuat dalam bentuk kertas. Di sisi lain, catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dibuat di atas kertas atau dalam saran a lainnya. Penggunaan sarana lainnya disini adalah dengan menggunakan alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik atau disket.

Selanjutnya diatur bahwa dokumen perusahaan baik yang semula dalam bentuk kertas atau bukan kertas dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Menurut Undang-undang dimaksud beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi, dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Hal ini merupakan hal yang baru dalam khasanah alat bukti yang berlaku menurut hukum positif di Indonesia, dimana menurut ketentuan yang berlaku hingga saat ini, alat bukti yang berupa mikrofilm dan sejenisnya belum diakui sebagai alat bukti.

Dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan tersebut diatur bahwa untuk tetap menjaga keotentikan dokumen yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dimana hal ini berkaitan dengan dapat dipergunakannya mikrofilm dan media lainnya sebagai alat bukti, maka untuk pengalihan dokumen tersebut dilakukan dengan pembuatan suatu berita acara yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan atau oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Dalam berita acara tersebut antara lain dimuat keterangan mengenai temp at, hari, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan, dan nama jelas pejabat yang bersangkutan serta keterangan bahwa pengalihan tersebut telah dilakukan sesuai dengan aslinya. Pembuatan berita acara tersebut dilakukan pada saat terjadinya pengalihan dokumen ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

Apabila ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan praktek perbankan, maka terdapat beberapa kegiatan operasional perbankan terutama yang menggunakan data elektronik diakomodasi oleh ketentuan tersebut, misalnya mengenai komputerisasi dalam pembukuan bank yang tidak melibatkan nasabah secara langsung. Sedangkan untuk transaksi yang melibatkan nasabah secara langsung seperti dalam transfer dana elektronik, ketentuan tersebut dipandang belum memadai. Dalam transaksi-transaksi tersebut diharapkan datadata yang tersimpan dalam sarana penyimpan data komputer atau transaction receipt yang diberikan kepada nasabah sejak semula sudah dapat menjadi alat bukti, tanpa perIu dialihkan ke dalam media lain, mikrofilmJCD ROM/CD WORM. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud periu disyaratkan agar sistem transfer dana elektronik dilakukan secara aman, dan persyaratan-persyaratan lain yang lebih bersifat teknis sistem komputer. Mengenai hal ini perlu diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang mengatur kegiatan transfer dana elektronik secara lengkap.

2. Masalah kewajiban dan tanggungjawab para pihak Pada waktu nasabah membuka rekening di bank, ia menandatangani perjanjian pembukaan rekening dengan bank tersebut. Demikian pula pada saat nasabah tersebut melakukan suatu transaksi pada bank, ia terlibat dalam suatu hubungan hukum yaitu perjanjian. Pada umumnya perjanjian tersebut telah dibuat dalam formulir yang standar oleh bank. Hal inilah yang tampaknya seringkali dirasakan kurang menguntungkan bagi para nasabah, karen a nasabah tidak sempat membaca dan memahami perjanjian tersebut secara seksama. Hal semacam ini berlaku pula untuk transaksi-transaksi yang menggunakan peralatan dan sistem elektronik, seperti dalamAutomated Teller Machine. Menanggapi permasalahan tersebut, sepanjang belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk perjanjian antara bank dengan nasabah, hendaknya ada suatu “perjanjian khusus” antara bank dengan nasabah yang pada prinsipnya mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Idealnya hak dan kewajiban bank dan nasabah tersebut diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri.

a. Kewajiban dan tanggungjawab bank Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab bank hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) Bank harus memberitahukan kepada nasabah tentang syarat-syarat dan kondisi untuk menggunakan transaksi-transaksi bank secara elektronis;

2) Dalam pemberitahuan tersebut hams mencantumkan tanggung jawab dan kewajiban nasabah dan bank;

3) Menyebutkan jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan;

4) Memberitahukan kepada nasabah tentang segala macam perubahan yang berpengaruh pada penggunaan sistem elektronik bank yang mempunyai akibat terhadap nasabah;

5) Bank hanya memberitahukan kebijaksanaannya tentang apakah bank dapat membatalkan transaksi atau tidak;

6) Memberitahukan tanda bukti transaksi yang telah dilakukan kepada nasabah;

7) Memberikan tembusan rekening koran yang mencatat segala macam transaksi kepada nasabah;

8) Dalam hal terjadi kekeliruan karen a kesalahn bank maka bank hams bertanggung jawab kepada nasabah;

9) Bank dilarang membuat iklan atau keterangan yang mengelabuhi nasabah.

b. Kewajiban dan tanggung jawab nasabah Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab nasabah bank hendaknya mencakup hal·hal sebagai berikut :

I) Menggunakan fasilitas yang diberikan oleh bank sesuai petunjuk dan peraturan yang berlaku;

2) Memberikan data yang sebenamya yang dipedukan bank, baik yang berkaitan dengan keterangan pribadi maupun kejadian lainnya;

3) Memberitahukan kepada bank dalam hal terj adi transaksi yang merugikan dirinya dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

4) Tidak memberikan fasilitas yang diberikan bank kepada orang lain, seperti memberikan kartu A TM kepada orang lain;

5) Tidak menggunakan fasilitas bank apabila nasabah mengetahui sistem elektronik dari bank yang bersangkutan sedang rusak.

Hal-hal seperti tersebut di atas hendaknya diatur secara jelas dalam suatu undang-undang, seperti halnya di Amerika Serikat dimana hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam sistem elektronik perbankan telah diatur secara jelas dalam Electronic Fund Transfer Act.

3. Masalah resiko Dalam sistem elektronik perbankan, termasuk pula dalam transfer dana elektronik dimungkinkan terjadinya beberapa resiko dalam penggunaannya yang antara lain berupa resiko teknis, resiko administratif, resiko sumber daya manusia, dan resiko kriminal.

a. Resiko teknis

Resiko teknis dapat berupa kegagalan sistem (system failure) yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah termasuk tidak selesainya proses pengiriman dana atau kesalahan-kesalahan baik jumlah dana maupun penerimanya. Resiko ini bersifat teknis karena transmisi pengiriman dana dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer dan telekomunikasi, sehingga keamanan proses transmisi tersebut ditentukan oleh keandalan prasarana jaringan komputer dan telekomunikasi tersebut. Sumber resiko teknis dapat berupa gangguan listrik, gangguan alam (gempa, angin, topan, dan lain sebagainya) atau kerusakan Janngan komputer dan telekomunikasi.

b. Resiko administratif

Resiko juga dapat timbul karena adanya kesalahan penanganan baik proses awal, misalnya pada saat penanganan aplikasi, maupun pada proses akhir misalnya pada saat penyerahan atau penatausahaan dana. Resiko semacam dikenal dengan istilah resiko administratif.

c. Resiko sumber daya manusia

Resiko sumber daya manusia timbul karena tenaga manusia yang menangani proses transfer tersebut kurang kompeten sehingga timbul kesalahan-kesalahan dalam mengoperasikan sistem yang ada.

d. Resiko kriminal

Resiko dalam penyelenggaraan transfer dana elektronik dapat pula terjadi karena adanya manipulasi, penipuan atau kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan baik oleh pihak intern, mantan pegawai, pihak ekstern atau kerja sarna antara pihak-pihak tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengamanan terhadap pelaksanaan sistem transfer dana elektronik kiranya merupakan hal yang perlu dipersiapkan sejak awal oleh pihak penyelenggara. Dalam ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana elektronik hendaknya secara tegas mengatur bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan oleh perbankan sebagai penyelenggara sistem transfer dana elektronik wajib memenuhi standar teknologi informasi yang ditentukan. Di samping itu back-up sistem untuk mencegah terjadinya resiko dapat ditanggulangi.

 

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI E-BANKING

 

Intensitas penggunaan layanan transaksi berbasis kartu di Indonesia memang cenderung semakin meningkat. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat digital- khususnya less-cash society di Indonesia mulai terbentuk. Memang masyarakat digital tersebut masih tergolong minoritas. Sebagai ilustrasi, jika jumlah kartu plastik sebanyak 41.172.551 dibagi jumlah penduduk Indonesia- yang tercatat sebanyak 225 juta pada tahun 2006, maka kartu plastik per kapitanya adalah 0.18. Angka tersebut bisa diartikan bahwa hanya 18 dari 100 orang Indonesia yang mempunyai kartu plastik. Jumlah masyarakat digital tersebut relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat persentase keluarga yang menggunakan berbagai jenis kartu plastik tersebut untuk tahun 2003 saja sudah mencapai 65% untuk kartu ATM, 54% untuk Debit Card, 73% untuk Prepaid Card, dan 6% untuk Smart Card (The Fed, 2004).

 

Perbedaan tingkat penetrasi layanan E-banking tentunya sangat menarik untuk dikaji, terutama dikaitkan dengan faktor-faktor pendorong atau penghambat penetrasi E-Banking tersebut di masyarakat. Tingkat penerimaan inovasi teknologi selain dipengaruhi oleh karakteristik demografi dan sosioekonomi, juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang teknologi tersebut serta karakteristik dari berbagai jenis layanan E-banking itu sendiri. Untuk kasus di Amerika Serikat, pemanfaatan layanan perbankan berbasis komputer (computer banking) disebabkan oleh faktor kemudahan layanan- disebutkan oleh 79 persen responden dan penghematan waktu-disebutkan oleh 71 persen responden. Hasil survey lainnya menunjukkan faktor kesediaan layanan E-banking yang 24 jam menjadi faktor penting lainnya (The Fed, 2004). Memang ada faktor lain yang cenderung menjadi penghambat yaitu aspek keamanan dan kerahasiaan dari layanan E-banking.

 

Pola penggunaan layanan E-banking dan perubahan karakteristik demografi dan sosioekonomi dari masyarakat pengguna menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam memasyaratkan layanan E-banking. Untuk kasus di Indonesia, peran perbankan dengan layanan E-banking-nya menjadi sangat penting dan menjadi aktor utama dalam mempercepat pembentukan masyarakat digital. Dengan besarnya dana masyarakat yang tersimpan di industri perbankan, sebuah bank masih bisa meningkatkan aktivitas transaksi yang paperless di masa yang akan datang. Hal ini bisa dilihat dari trend pertumbuhan jumlah kartu plastik beserta nilai transaksinya yang semakin meningkat dalam 12 bulan terakhir ini. Tantangannya adalah bagaimana mempercepat laju penetrasinya di masa yang akan datang.

 

User education menjadi salah satu strategi kunci dalam meningkatkan penetrasi layanan E-banking. Implementasinya perlu mempertimbangkan persepsi masyarakat tentang E-banking, terutama mengenai faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam penetrasi E-banking. Salah tantangan terberat adalah bagaimana meningkatkan penetrasi TIK di masyarakat berpenghasilan rendah- yang masih merupakan mayoritas di Indonesia. Berbagai hasil penelitian pun menunjukkan bahwa penetrasi TIK, termasuk layanan E-banking masih terkonsentrasi pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, berpendidikan tinggi, dan terkonsentrasi di perkotaan.

Advertisements

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) PERBANKAN

SISTEM

  • Sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.

Elemen sistem :

Tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen yang sama, tapi suatu susunan dasar adalah :Input, Transformasi, Output, Mekanisme Kontrol, Tujuan.

Jenis Sistem :

Sistem Lingkaran Terbuka à sistem yang tidak mempunyai elemen mekanisme kontrol, dan tujuan.

Sistem Lingkaran Tertutup à sistem yang disertai oleh adanya elemen mekanisme kontrol dan tujuan.

Sifat Sistem :

  1. Sistem terbuka : Sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumberdaya.
  2. Sistem Tertutup : Sistem yang sama sekali tidak berhubungan dengan lingkungannya.

Sistem Fisik : sistem yang terdiri dari sejumlah sumber daya fisik

Sistem Konseptual : sistem yang menggunakan sumberdaya konseptual (data dan informasi) untuk mewakili suatu sistem fisik.

Evolusi Sistem Informasi Berbasis Komputer

Fokus Awal Pada Data

            Pada awal abad ke 20 pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama EDP yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan. Sekarang kita menggunakan istilah SIA untuk menggantikan EDP.

 Fokus Baru Pada Informasi

            Konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh para pembuat komputer. Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen.

 Fokus Revisi Pada Pendukung Keputusan

            Sementara SIM terus berkembang dalam menghadapi kelemahan-kelemahannya, muncul pendekatan baru dengan nama DSS, yaitu sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer.

 Fokus Sekarang Pada Komunikasi

Penerapan OA (Office Automation) untuk memudahkan komunikasi dan peningkatan produktivitas diantara para manajer dan pekerja kantor lainnya melalui penggunaan alat-alat elektronik.

 Fokus Potensial Pada Konsultasi

Saat ini sedang berlangsung gerakan untuk menerapkan Kecerdasan Buatan (AI) bagi masalah-masalah bisnis. Ide dasar dari AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia.

 Definisi SIA :

Suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern.

Sasaran Sistem Akuntansi Perbankan :

  • sebagai sistem akuntansi manajemen
  • sebagai sistem costing
  • sebagai sistem pengawasan
  • sebagai sistem laporan kepada penguasa moneter

 Dasar-dasar Akuntansi Perbankan :

  1. accrual basis di dalam pencatatan biaya
  2. cash basis di dalam pencatatan pendapatan
  3. dasar rancang bangun akuntansi perbankan
  4. harus adanya perincian dari assetnya sehingga dapat menggambarkan jumlah dana yang diinvestasikan pada masing-masing aset tersebut
  5. harus adanya perincian dari hutang-hutangnya yang disusun menurut jatuh waktunya dan tingkat kekekalannya
  6. dapat menggambarkan Laba/rugi yang diperoleh dari hasil kegiatannya dengan jelas
  7. harus dapat menyediakan informasi secara periodik mengenai efisiensi dari hasil kegiatan usahanya
  8. harus ada sistem internal control yang ketat
  9. harus dapat menyediakan data untuk penguasa moneter
  10. dasar-dasar penyusunan rekening stelsel bank
  11. sebaiknya rekening assets disusun atas dasar tingkat likwiditasnya
  12. sebaiknya rekening hutang bank disusun atas dasar urutan pemakaiannya atau urutan jatuh waktunya
  13. sebaiknya rekening modal disusun berurutan atas dasar urutan kekekalannya
  14. sebaiknya rekening income/expense bank disusun berurutan atas dasar urutan ranking yang paling besar atau berurutan dari tingkat prioritas kegiatan utama dari bank yang bersangkutan

Karakteristik SIA yang membedakannya dengan subsistem CBIS lainnya :

  1. SIA melakasanakan tugas yang diperlukan
  2. Berpegang pada prosedur yang relatif standar
  3. Menangani data rinci
  4. Berfokus historis
  5. Menyediakan informasi pemecahan minimal

 Perbedaan SIA dan SIM :

  • SIA mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi keuangan sedang
  • SIM mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan semua tipe informasi

 2 komponen SIA

– Spesialis Informasi

– Akuntan

Contoh SIA sebagai pusat informasi perusahaan :

Bagian pemasaran mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis produk baru dalam jajaran produksi perusahaan, untuk itu bagian tersebut meminta laporan analisa perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh dari usulan produk baru tersebut

            Bagian SIA memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan produk tersebut, kemudian data yang diperoleh diproses oleh EDP. Setelah diproses hasilnya dikembalikan ke bagian SIA untuk kemudian diberikan ke bagian pemasaran.

            Selanjutnya kedua bagian akan merundingkan hasil analisa tersebut untuk dicari keputusan yang sesuai.

Dari contoh diatas dapat ditemukan 2 aspek yang berhubungan dengan sistem bisnis modern yaitu :

  1. Pentingnya komunikasi antar departemen/subsystem yang mengarah untuk tercapainya suatu keputusan.
  2. Peranan SIA dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya untuk mengambil keputusan.

 Informasi Akuntansi yang dihasilkan oleh SIA dibedakan menjadi 2, yaitu :

–           informasi akuntansi keuangan, Informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak extern.

–           Informasi Akuntansi Manajemen, informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

 Didalam Akuntansi Manajemen terdapat dua komponen yang digunakan bagi perencanaan dan pengendalian perusahaan, yaitu :

  1. Sistem Akuntansi Biaya
  2. Sistem Budgeting

 Sistem Akuntansi Biaya

à        Digunakan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengawasan dari aktivitas pengadaan, proses distribusi dan penjualan

Budgeting

à    adalah proyeksi keuangan perusahaan untuk masa depan yang bermanfaat untuk menolong manajer dalam perencanaan dan pengawasan

 Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan SIA dalam perusahaan :

  1. Analisa Perilaku
  2. Metode kuantitatif
  3. Komputer

 Analisa Perilaku

Setiap sistem yang tertuangkan dalam kertas tidak akan efektif dalam penerapannya kecuali seorang akuntan dapat mengetahui kebutuhan akan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut.

Akuntan tidak harus menjadi seorang psikolog, tapi cukup untuk mengerti bagaimana memotivasi orang-orang untuk mengarah kepada kinerja perusahaan yang positif.

Selain itu juga seorang akuntan harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam menerima suatu informasi, sehingga informasi yang akan diberikan dapat didesain dan dikomunikasikan sesuai dengan perilaku (behavior) para pengambil keputusan.

 Metode Kuantitatif

Dalam menyusun informasi, seorang akuntan harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan efektifitas dan nilai dari informasi tersebut.

 Komputer

Pada beberapa perusahaan, komputer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seorang akuntan, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak kepada akuntan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem Bank diklasifikasikan sebagai “hybrid” sistem, yang menyediakan operasi akuntansi dasar, bank dukungan software sistem informasi keputusan, produk perbankan offline (asuransi, usaha pengelolaan keuangan rencana) diimplementasikan dan dilaksanakan pada jaringan intra-kantor untuk melayani pelanggan. Bank accounting systems are under state and federal regulatory agencies to ensure the accuracy and integrity of bank accounting systems. sistem akuntansi Bank berada di bawah peraturan negara bagian dan federal instansi untuk memastikan keakuratan dan integritas sistem akuntansi bank.

Sistem General Ledger

Buku besar merupakan inti pengolahan akun dan sistem informasi di bidang perbankan.. Buku besar adalah catatan diakses untuk melakukan transaksi rekening. Ini catatan setiap transaksi, yang interface dengan penunjukan rekening. Sebuah buku besar bank umum dapat sedikit berbeda dari buku besar industri modern umum karena aturan kepatuhan tertentu yang ditetapkan oleh Federal Reserve Bank (FRB) dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Perbankan sistem buku besar beroperasi pada perangkat lunak.
Aplikasi Akuntansi Pinjaman
Bank membuat sebagian besar uang mereka melalui pinjaman dan investasi. Melalui pinjaman lunak akuntansi, personel bank dapat memproses Banks make the majority of their money through loans and bentuk dan dokumen yang diperlukan untuk membuat keputusan pada berdiri kredit pelangganSisi manajerial aplikasi akuntansi pinjaman manajer dapat mengakses data untuk memeriksa portofolio pinjaman bank, hasilkan pemeriksaan kepatuhan untuk auditor dan rekening melacak kerugian kredit cadangan.

Aplikasi Rekening Nasabah
Akun Pelanggan menyediakan aplikasi pengidentifikasi unik kunci utama untuk menghubungkan informasi pelanggan ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem informasi selama pembuatan account. Rekening pelanggan dipertahankan pada sistem dan dirujuk oleh nomor rekening, yang diadakan di sebuah lapangan di buku besar. Nomor rekening nasabah adalah link untuk pelanggan untuk berinteraksi dengan aplikasi perbankan online dan offline sistem. Customer account information is also the basis for transaction exception reporting for various customer account issues. informasi account Nasabah juga merupakan dasar pelaporan transaksi kecuali untuk masalah account berbagai pelanggan.

Aplikasi Internet Banking
volusi terbaru dalam sistem informasi bank yang berbasis aplikasi web yang mendukung internet banking. Internet banking program antarmuka dengan sistem informasi akuntansi melalui server web atau portal dengan situs atau halaman melakukan peran sebagai sebuah template atau “titik akses.” Melalui web server yang aman-, pelanggan dapat melakukan tindakan, yang dapat mempengaruhi, memperbarui atau mengubah status buku besar. Manajemen analisis laporan yang berkaitan dengan Internet banking, seperti berapa banyak pelanggan yang menggunakan Internet untuk deposito, transfer dan lainnya produk perbankan akses. aplikasi perbankan internet juga digunakan untuk pemasaran online produk bank melalui perangkat lunak pemasaran diciptakan untuk lembaga bank.

CAMELS

CAMEL

Adalah aspek yang paling banyak benpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank; CAMEL merupakan tolok ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank; CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu modal (capital), aktiva (asset), manajemen, pendapatan (earnings), dan likuiditas (Iiquidily) peringkat CAMEL di bawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang meningkat; apabila hal tersebut tidak diatasi, masalah itu dapat mengganggu kelangsungan usaha bank; bank yang terdaftar pada daftar pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah; bank dengan peringkat CAMEL di atas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva tak lancar yang sedikit; peringkat CAMEL tidak pernah dinformasikan secara luas.

PENILAIAN TINGAT KESEHATAN BANK
Penilaian tingkat kesehatan bank secara kuantitatif dilakukan terhadap 5 faktor, yaitu
faktor Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Asset), Manajemen, Rentabilitas
(Earning) dan Likuiditas. Analisis ini dikenal dengan istilah Analisis CAMEL.

1. ASPEK PERMODALAN (CAPITAL)
Penilaian pertama adalah aspek permodalan, dimana aspek ini menilai permodalan yang
dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank.
Penilaian tersebut didasarkan paa CAR (Capital Adequacy Ratio) yang ditetapkan BI,
yaitu perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

2. ASPEK KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF (ASSET )
Aktiva produktif atau Productive Assets atau sering disebut dengan Earning Assets
adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh
penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada empat macam jenis aktiva produktif yaitu :

a. Kredit yang diberikan
b. Surat berharga
c. Penempatan dana pada bank lain
d. Penyertaan

Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan BI adalah dengan membandingkan antara
aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Selain itu juga rasio
penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.
Klasifikasi aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah dilihat
kolektabilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

3. ASPEK KUALITAS MANAJEMEN (MANAGEMENT)
Aspek ketiga penilaian kesehatan bank meliputi kualitas manajemen bank. Untuk menilai
kualitas manajemen akan mengajukan 250 pertanyaan yang menyangkut manajemen
bank yang ebrsangkutan. Kualitas ini juga akan melihat dari segi pendidikan serta
pengalaman para karyawannya dalam menangani bebagai kasus yang terjadi.

4. ASPEK RENTABILITAS (EARNING)
Penilaian aspek ini diguankan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan
keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai
bank yang bersangkutan. Penilaian ini meliputi ROA atau Rasio Laba terhadap Total
Aset, dan Perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional
(BOPO)

5. ASPEK LIKUIDITAS (LIKUIDITY)
Aspek kelima adapah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dukatakan
likuid, apabila bank yangbersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama
hutang-hutang jangka pendek. Selain itu juga bank harus mampu memenuhi semua
permohonan kredit yang layak dibiayai.

Penilaian dalam aspek ini meliputi :
a. Rasio kewajiabn bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar
b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oelh bank seperti KLBI, Giro,
Tabungan, deposito dan lain-lain.

Seraca umum penilaian tingkat kesehatan bank dapat dirangkum sebagai berikut :
Faktor yang dinilai Komponen Bobot
Permodalan Rasio modal terhadapat aktiva tertimbang
menurut resiko (ATMR)
25%
Kualitas Aktiva Produktif 1. Rasio aktiva produktif yang
diklasifikasi-kan terhadap jumlah
aktiva produktif

2. Rasio cadangan penghapusan
aktiva terhadaap aktiva produktif
yang diklasifikasikan
25%
5%
Manajemen Manajemen Umum dan Manajemen Resiko 25%
Rentabilitas 1. Rasio laba terhadap rata-rata
volume usaha
2. Rasio biaya operasional terhadap
pendapatan operasional
5%
5%
Likuiditas 1. Rasio kewajiban bersil call money
terhadap aktiva lancar
2. Rasio pinjaman terhadap dana
5%
5%

pihak ketiga
Jumlah bobot untuk kelima faktor tersebut adalah 100%. Nilai kredit kemudian
digunakan untuk menentukan predikat kesehatan bank, ditetapkan sebagai berikut :


NILAI KREDIT PREDIKAT
81 – 100  Sehat
66 – <81  Cukup Sehat
51 – <66  Kurang Sehat
0 – <51    Tidak Sehat

Disamping penilaian analisis CAMEL, kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian
lainnya, yaitu penilaian terhadap :
1. Ketentauan pelaksanaan pemberian kredit Usaha Kesil (KUK) dan pelaksanaan
Kredit Eksport
2. Pelanggaran terhadap ketantuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau
sering disebut dengan Legal Lending Limit
3. Pelanggaran Posisi Devisa Netto

source : http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/camel.aspx

ISLAMIC BANKING

   ISLAMIC BANKING (PERBANKAN SYARIAH)

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara, tanpa Bank, bisa kita bayangkan bagaimana kita sulitnya menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan Internasional secara efektif dan aman. Saat ini banyak orang memperbincangkan tentang perbankan syariah, yang merupakan salah satu perangkat ekonomi syariah. Sebenarnya apa definisi dari Bank syariah itu? Bagaimana cara kerja Bank Syariah? Dan apa bedanya Bank Syariah dengan Bank Umum yang banyak berkembang di masyarakat saat ini atau yang sering disebut juga dengan Bank Konvensional? Disini akan dibahas sekilas satu per satu tentang perbankan syariah. Bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Menurut UU RI No.7 Tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 1, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkaan taraf hidup rakyat banyak”.

    Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain dimana hal ini tidak dijamin oleh sistem perbankan konvensional..

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.

Di Indonesia perbankan syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia, dan hingga tahun 2007 sudah terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank, diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah. Keberadaan Bank Syariah di Indonesia telah di atur dalam UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sementara itu, Bank Konvensional adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional.

    SEJARAH

    Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai “kapitalisme Islam”, telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12. Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi.

Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaisans Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah hajiKairo, Mesir. secara non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit Ghamr di

Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa depan. Laporan dari International Association of Islamic Banks dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika.Diperkirakan terdapat lebih dari AS$ 822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, menurut analisis majalah The Economist.Ini mencakup kira-kira 0,5% dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005.Analisis Perusahaan Induk CIMB Group menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan obligasi syariah diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS$ 25 miliar pada 2010.

    PRINSIP PERBANKAN SYARIAH

Pertama – tama akan kita bahas tentang persamaan dari kedua bank tersebut, yakni ada persamaan dalam hal sisi teknis penerimaan uang, persamaan dalam hal mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan maupun dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini semua kegiatan yang dijalankan pada Bank Syariah itu sama persis dengan yang dijalankan pada Bank Konvensional, dan nyaris tidak ada bedanya.

Selanjutnya, mengenai perbedaannya, antara lain meliputi aspek akad dan legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Yang pertama tentang akad dan legalitas, yang merupakan kunci utama yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. “innamal a’malu bin niat”, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dari niatnya. Dan dalam hal ini bergantung dari aqadnya. Perbedaannya untuk aqad-aqad yang berlangsung pada bank syariah ini hanya aqad yang halal, seperti bagi hasil, jual beli atau sewa – menyewa. Tidak ada unsur riba’ dalam bank syariah ini, justru menerapkan sistem bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi riil.

Perbedaan selanjutnya yaitu dalam hal struktur organisasi bank. Dalam bank syariah ada keharusan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya. DPS ini bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris. DPS ini ditetapkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya. Semenjak tahun 1997, seiring dengan pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, dan demi menjaga agar para DPS di setiap bank benar-benar tetap konsisten pada garis-garis syariah, maka MUI membentuk sebuah lembaga otonom untuk lebih fokus pada ekonomi syariah dengan membentuk Dewan Syariah Nasional.

Penanganan resiko usaha, Bank Syariah menghadapi resiko yang terjadi secara bersama antara bank dan nasabah. Dalam sistem Bank Syariah, tidak mengenal negative spread (selisih negatif). Sedangkan pada Bank Konvensional, resiko yang dialami bank tidak ada kaitannya dengan resiko debitur dan sebaliknya. Antara pendapatan bunga dengan beban bunga dimungkinkan terjadi negative spread (selisih negatif) dalam sistem Bank Konvensional.

Kemudian perbedaan lainnya adalah pada lingkungan kerja Bank Syariah. Sekali-sekali cobalah kunjungi Bank Syariah, pasti ketika kita memasuki kantor bank tersebut ada nuansa tersendiri. Nuansa yang diciptakan untuk lebih bernuansa islami. Mulai dari cara berpakaian, beretika dan bertingkahlaku dari para karyawannya. Nuansa yang dirasakan memang berbeda, lebih sejuk dan lebih islami.

Perbedaan utama yang paling mencolok antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yakni pembagian keuntungan. Bank Konvensional sepenuhnya menerapkan sistem bunga atau riba. Hal ini karena kontrak yang dilakukan bank sebagai mediator penabung dengan peminjam dilakukan dengan penetapan bunga. Karena nasabah telah mempercayakan dananya, maka bank harus menjamin pengembalian pokok beserta bunganya. Selanjutnya keuntungan bank adalah selisih bunga antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman. Jadi para penabung mendapatkan keuntungan dari bunga tanpa keterlibatan langsung dalam usaha. Demikian juga pihak bank tak ikut merasakan untung rugi usaha tersebut.

Hal yang sama tak berlaku di Bank Syariah. Dana masyarakat yang disimpan di bank disalurkan kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan Hasil keuntungan akan dibagi antara pihak penabung dan pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Namun bagi hasil yang dimaksud adalah bukan membagi keuntungan atau kerugian atas pemanfaatan dana tersebut. Keuntungan dan kerugian dana nasabah yang dioperasikan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab dari bank. Penabung tak memperoleh imbalan dan tak bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Bukan berarti penabung gigit jari tapi mereka mendapat bonus sesuai kesepakatan.

Dari perbandingan itu terlihat bahwa dengan sistem riba pada Bank Konvensional penabung akan menerima bunga sebesar ketentuan bank. Namun pembagian bunga tak terkait dengan pendapatan bank itu sendiri. Sehingga berapapun pendapatan bank, nasabah hanya mendapatkan keuntungan sebesar bunga yang dijanjikan saja. Sekilas perbedaan itu memperlihatkan di Bank Syariah nasabah mendapatkan keuntungan bagi hasil yang jumlahnya tergantung pendapatan bank. Jika pendapatan Bank Syariah naik maka makin besar pula jumlah bagi hasil yang didapat nasabah. Ketentuan ini juga berlaku jika bank mendapatkan keuntungan sedikit.

    Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:

  1. Perniagaan atas barang-barang yang haram,
  2. Bunga,
  3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja, serta
  4. Ketidakjelasan dan manipulatif.

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

Bank Islam

  • Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam
  • Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa
  • Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)
  • Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
  • Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah

Bank Konvensional

  • Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
  • Memakai perangkat suku bunga
  • Berorientasi keuntungan
  • Hubungan dengan nasabah dalam bentuk krediturdebitur
  • Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis

Afzalur Rahman dalam bukunya Islamic Doctrine on Banking and Insurance (1980) berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.

    PRODUK PERBANKAN SYARIAH

    Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

Titipan atau simpanan

  • Al-Wadi’ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.
  • Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

Bagi hasil

  • Al-Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan
  • Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
  • Al-Muzara’ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
  • Al-Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara’ah, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Jual beli

  • Bai’ Al-Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
  • Bai’ As-Salam, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad bai’ as-salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.
  • Bai’ Al-Istishna’, merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

source : http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah

SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

Salah satu jasa bank yang dewasa ini terus dipromosikan adalah jasa bank dalam bentuk penyediaan tempat menyimpan benda atau surat berharga milik nasabah. Tempat tersebut berupa kotak-kotak ruang yang disewakan dengan tarif tertentu menurut volumenya. Jasa ini dikenal dengan Safe Deposit Box. Layanan Safe Deposit Box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan terhadap kebakaran, banjir serta bencana lainnya dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dimana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah.

 

KEUNTUNGAN

  • Aman. Ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank.
  • Fleksibel. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik bagi penyewa perorangan maupun badan.
  • Mudah. Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda).

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :

1. Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa.

2. Tidak menyimpan barang barang yang dilarang dalam SDB.

3. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan pihak lain.

4. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank.

5. Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa.

6. Memiliki daftar isi dari SDB dan menyimpan foto copy (salinan) dokumen tersebut di rumah untuk referensi.

7. Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya.

 

BANK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS :

1. Perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan merupakan kesalahan bank.

2. Kerusakan barang akibat force majeur seperti gempa bumi, banjir, perang, huru hara, dan sebagainya.

 

BARANG YANG TIDAK BOLEH ATAU SEBAIKNYA

TIDAK DISIMPAN DALAM SDB ANTARA LAIN :

1. Senjata api / bahan peledak.

2. Segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak SDB yang bersangkutan dan tempat sekitarnya.

3. Barang-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti surat kuasa, catatan kesehatan dan petunjuk bila penyewa sakit, petunjuk bila penyewa meninggal dunia (wasiat).

4. Barang lainnya yang dilarang oleh bank atau ketentuan yang berlaku.

 

TIPS MENGENAI SAFE DEPOSIT BOX (SDB) :

Apakah menyimpan emas atau barang berharga di SDB benar-benar aman dari resiko? Tentu saja tidak. Apakah bisa terjadi pencurian di SDB? Bisa saja. Apakah isi SDB diasuransikan? Sebagian besar tidak.

Kok bisa terjadi pencurian di SDB? Ya bisa saja. Menurut saya sederhananya begini, seorang penyewa menggandakan kunci SDB yang dia pegang, kemudian mengembalikan SDB tersebut ke bank, selanjutnya SDB tersebut diisi kembali oleh orang lain, maka memungkinkan bagi pengganda kunci tadi untuk menerobos ke SDB lamanya.

Pembobolan SDB tetap memungkinkan terjadi, namun tentu tidak semudah penjelasan di atas.

Lalu kenapa isi SDB tidak diasuransikan oleh bank? Isi SDB yang sifatnya pribadi dan rahasia tentu saja menyulitkan bank untuk melakukan penaksiran berapa nilai yang mesti diasuransikan.

Menyimpan barang berharga di SDB termasuk cara paling aman, seperti halnya kita menyimpan uang di bank. Namun tetap saja terdapat kemungkinan kebobolan, seperti halnya pembobolan dana di bank yang marak diberitakan.

Untuk lebih meminimalisasi resiko yang mungkin timbul dengan SDB yang kita sewa, ada baiknya kita:

  • Membaca dengan seksama syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap SDB yang kita sewa. Hal ini untuk mempersiapkan mental jikalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
  • Mengamati kunci yang diberikan, jika memungkinkan mintalah kunci SDB yang (nampak) baru untuk lebih meminimalisasi resiko kemungkinan kunci telah mengalami penggandaan.
  • Jika memungkinkan lagi, pilihlah SDB pada posisi tengah, sejajar dengan badan kita. Hal ini selain memudahkan kita menggapainya, tidak perlu jongkok ataupun jinjit/menggunakan tangga, juga untuk meminimalisasi resiko semisal terjadi bencana kebakaran.
  • Biasanya api muncul dari pinggir kanan/kiri ataupun dari bawah, dengan posisi SDB kita yang di tengah, mudah-mudahan bisa agak lebih selamat, meskipun bencana tetap saja tidak mampu kita perkirakan.

Manfaat Sholat Sunnah Hajat

Shalat Hajat adalah shalat sunah yang dilakukan karena ada suatu hajat / keperluan, baik keperluan duniawi atau keperluan ukhrawi. Agar hajat dikabulkan Allah, banyak cara yang dilakukan diantaranya adalah berdoa dan shalat.Shalat Hajat merupakan cara yang lebih spesifik untuk memohon kepada Allah agar dikabulkan segala hajat, karena arti shalat secara bahasa adalah doa.Firman Allah:”Dan mintalah pertolonganlah (kepada Allah) dengan sabar dan shalat” ( Al Baqarah : 45 ).

Cara Melaksakan Shalat Hajat :
Shalat hajat tidak mempunyai waktu tertentu, asal pada waktu yang tidak dilarang, misalnya setelah shalat Ashar atau setelah shalat Shubuh.Shalat hajat dilaksanakan dengan Munfarid (tidak berjamaah) minimal dua rokaat dan maksimal duabelas rakaat.Jika dilaksanakan pada malam hari maka setiap dua rakaat sekali salam dan jika dilaksanakan pada siang hari maka boleh empat rakaat dengan sekali salam dan seterusnya.Sabda Nabi saw:”Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya, kemudian shalat dua rakaat (Shalat Hajat) dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat” ( HR.Ahmad ).

-Niat shalat Hajat didalam hati berbarengan dengan Takbiratul Ihram
“Aku niat shalat sunah hajat karena Allah”
-Membaca doa Iftitah
-Membaca surat al Fatihah
-Membaca salah satu surat didalam al quran.Afadhalnya, rokaat pertama membaca surat al Ikhlas dan rakaat kedua membaca ayat kursi (surat al Baqarah:255).
-Ruku’ sambil membaca Tasbih tiga kali
-I’tidal sambil membaca bacaannya
-Sujud yang pertama sambil membaca Tasbih tiga kali
-Duduk antara dua sujud sambil membaca bacaannya.
-Sujud yang kedua sambil membaca Tasbih tiga kali.
-Setelah rakaat pertama selesai, lakukan rakaat kedua sebagaimana cara diatas, kemudian Tasyahhud akhir setelah selesai maka membaca salam dua kali.Jika dilaksakan empat rakaat dengan satu salam maka setelah dua rakaat langsung berdiri tanpa memakai Tasyahhud awal, kemudian lanjutkan rokaat ke tiga dan ke empat, lalu Tasyhhud akhir setelah selesai membaca salam dua kali.
-Setelah selesai shalat Hajat bacalah zikir yang mudah dan berdoa sampaikan hajat yang kita inginkan kemudian mohon petunjuk kepada Allah agar tecapai segala hajatnya.

Manfaat Jahe

Di balik rasanya yang pedas, jahe mengandung zat-zat yang berguna bagi
tubuh manusia. Tak heran bila sejak lama dikenal ada wedang (minuman) jahe,
permen jahe, atau bandrek (minuman yang mengandung jahe). Jahe juga banyak
digunakan sebagai bumbu untuk berbagai jenis masakan atau kue.
Manfaat jahe, berdasar sejumlah penelitian, antara lain:

Merangsang pelepasan hormon adrenalin, memperlebar pembuluh darah,
sehingga darah mengalir lebih cepat dan lancar. Tubuh pun menjadi lebih
hangat, kerja jantung memompa darah lebih ringan. Akibatnya, tekanan
darah menjadi turun.

Jahe mengandung dua enzim pencernaan yang penting. Pertama, protease
yang berfungsi memecah protein. Kedua, lipase yang berfungsi memecah
lemak. Kedua enzim ini membantu tubuh mencerna dan menyerap makanan.

Jahe sekurangnya mengandung 19 komponen bio-aktif yang berguna bagi
tubuh. Komponen yang paling utama adalah gingerol yang bersifat
antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Jadi mencegah
tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama stroke, dan serangan jantung.
Gingerol diperkirakan juga membantu menurunkan kadar kolesterol.

Memblok serotonin, yaitu senyawa kimia pembawa pesan. Senyawa ini
menyebabkan perut berkontraksi, sehigga timbul rasa mual. Misalnya pada
orang yang mengalami mabuk perjalanan.
Jadi, untuk mencegah mabuk perjalanan, ada baiknya minum wedang jahe
sebelum bepergian. Caranya: pukul-pukul jahe segar sepanjang 1 ruas
jari,
masukkan dalam satu gelas air panas. Beri madu secukupnya, lalu minum.
Bisa juga menggunakan sepertiga sendok teh jahe bubuk, atau kalau tahan,
makan dua kerat jahe mentah.

Membuat lambung menjadi nyaman, dan membantu mengeluarkan angin. Bisa
meringankan kram perut saat menstruasi atau kram akibat terlalu banyak
mengkonsumsi makanan berlemak.

Membantu tubuh melawan pilek dan flu. Jahe mengandung antioksidan yang
membantu menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di
dalam tubuh.

Jahe merupakan pereda rasa sakit yang alami dan dapat meredakan nyeri
rematik, sakit kepala, dan migren. Caranya, minum wedang jahe 3 kali
sehari. Bisa juga minum wedang ronde, mengulum permen jahe, atau
menambahkan jahe saat Anda membuat soto, semur, atau rendang.